Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika diminta menangani dengan serius permasalahan konten ilegal.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyebutkan fenomena menjamurnya situs seperti IndoXXI dan layanan konten ilegal lainnya harus ditangani dengan serius.
“Saya kira memang ini harus ditangani lebih serius , pertama soal konten, soal isi [konten], izin-izin. Kita ingin Kominfo untuk lebih serius menangani soal film-film [ilegal] ini,” kata Ma’ruf di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (26/12/2019).
Selain menyoroti peredaran konten ilegal, Ma’ruf juga meminta aspek perpajakan ditangani dengan serius. Layanan streaming yang memiliki kantor pusat di luar Indonesia harus membayar pajak jika memiliki pendapatan dari Negeri ini.
“Soal perpajakan saya minta Kemenkeu untuk bagaimana menangani soal ini,” katanya.
Penyedia layanan video streaming Netflix dan penyedia layanan musik streaming Spotify kembali menjadi sorotan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Pemerintah ingin kedua aplikasi tersebut membayar pajak.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan bahwa perpajakan untuk perusahaan dari luar negeri, termasuk aplikasi Netflix dan Spotify sedang disusun dalam undang-undang Omnibus Law.
Dia menuturkan bahwa setiap pendapatan yang dibukukan dari sebuah negara, ada pajak yang harus dibayarkan. Kedua aplikasi tersebut memperoleh pendapatan dari layanan yang diberikan kepada masyarakat.
“Pembayar pajak itu melanggar UU jika tidak bayar, orang dalam negeri atau luar negeri pasti ada sanksinya,” kata Johnny
