Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan budi daya lobster sangat penting. Selain itu, pasar ekspor pun terbuka lebar.
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan perlu ada aturan yang jelas terkait ekspor lobster.
“80% lobster yang dibutuhkan Vietnam itu dari Indonesia. Sayangnya, datang lewat Singapura. Dagangnya itu harus langsung dari Indonesia. Dihitung pajaknya. Bila dijalankan dengan baik, petani dan pengumpul baby lobster akan menikmati nilai tambah,” ujarnya dalam Rakornas KKP 2019, Rabu (4/12/2019).
Dalam beberapa kesempatan, Edhy menyampaikan rencananya terkait budi daya baby lobster. Pada Rakornas ini ia kembali menegaskan pentingnya budi daya baby lobster. Wilayah-wilayah tempat baby lobster dibudidayakan juga harus dipetakan agar jelas siapa yang bertanggung jawab.
“Bila dibiarkan di alam, kesempatan bertahan hidupnya hanya 1%. Jika dibudidayakan, kesempatan hidupnya lebih tinggi,” katanya.
Terkait penyederhanaan regulasi, Edhy mengungkapkan salah satu fokus adalah bagaimana izin kapal bisa dipersingkat. “Karena izin kapal umumnya keluar dalam waktu 14 hari, tapi ada yang bisa sampai berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun,” kata Edhy.
KKP juga akan terus mendorong budi daya, yang saat ini baru terpakai 10% saja. Targetnya adalah mengejar penangkap ikan agar ikut ambil bagian juga ke sektor budi daya.
“Saya yakin, produktivitasnya nanti akan melebihi dari yang dibutuhkan,” tuturnya.
